Menyiasati posisi strategis KAB. BOGOR dalam pembangunan jawabarat

Tgl penyerahan resume : 29 juli 2017
Nama                                   : Encu sulamunajat  
Utusan                                 : MUI Tanjungsari
Matan kuliah                     : wawasan kebogoran
Dosen                                  : Hj.Ade Munawwaroh Yasin SH.MH
                                                Drs.KH Rafani Akhyar M. Si
Jenis Tugas                         : Resume
Tgl materi                           : 23 juli 2017

Kabupaten Bogor sebagai kabupaten penyangga ibu kota dan memiliki jumlah populasi penduduk terbesar di jawa barat (5,5 juta jiwa) dengan jumlah umat islam terbesar(4,9 juta) serta dengan posisi nya yang begitu strategis membuatnya sentral dan memiliki potensi yang begitu besar dalam pembangunan jawa barat. Berikut poin-poin yang perlu diperhatikan :
Memperhatikan fungsi-fungsi perda dalam otonomi daerah,dimana perda merupakan instrumen kuat bagi Pemda untuk mempercepat pembangunan .
Mengintifikasi seluruh perda izin,retribusi,dan pajak, memperbaharui perda ttg hal-hal yang terkait dengan objek-objek strategis pembangunan,memperbanyak perda tata ruang kecamatan,dan melakukan sosialisasi tentang perda kepada organisasi bisnis.
Mengayomi perwujudan tujuan otonomi daerah(desentralisasi) seperti : social equality,local acountability,local reponsiveness,social education,provide training in political leadership,dan create political stability,serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public goods and services serta efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi.
Membangun kerukunan antar umat beragama, terdapat beberapa poin dalam hal ini seperti : PERAN PEMERINTAH,PERAN TOKOH AGAMA,PENAFSIRAN TEKS-TEKS AGAMA YANG MENDAMAIKAN,SIKAP KEBERAGAMAAN YANG MENCERAHKAN,DAN MEMAHAMI NILAI NILAI KEARIFAN LOKAL.
Menyikapi faktor-faktor yang dapat menganggu kerukunan umat beragama ,terdapat 2 faktor : (1) faktor-faktor keagamaan seperti penyiaran agama,bantuan keagamaan LN,perkawinan beda agama,pengangkatan anak,pendidikan agama,perayaan hari besar keagamaan perawatan dan pemakaman jenazah,penodaan agama,kegiatan kelompok sempalan,transparansi informasi keagamaan dan pendirian rumah ibadah. (2) faktor non-keagamaan : kesejahteraan ekonomi,kepentingan politik,konflik sosial dan budaya. Serta Memperhatiakan penyebab intoleransi seperti : absolutisme,eksklusivisme,fanatisme,ekstrimisme,dan agresifisme